Anggota Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi, saat bertukar cenderamata di sela-sela kunjungan kerja spesifik ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batang di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Foto: Wilga/vel

PARLEMENTARIA, Bogor - Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batang di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kunjungan ini dipimpin oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi, yang juga bertindak sebagai ketua rombongan dalam agenda tersebut.

Dalam sambutannya, Erna menyampaikan apresiasi dan kebanggaan Komisi VII atas kemajuan yang telah dicapai KEK Batang sebagai salah satu kawasan industri strategis nasional. Ia menekankan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari tugas pengawasan dan penyerapan aspirasi, yang nantinya akan menjadi masukan dalam perumusan kebijakan dan pembahasan di Komisi VII DPR RI.

“Kami sebagai Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI berbangga hati dapat mengunjungi KEK Batang dan mengadakan pertemuan bersama Direktur Utama PT KITB selaku pengelola KEK Batang, dengan tujuan untuk mendiskusikan pertumbuhan dan tantangan memajukan KEK Batang sebagai kawasan industri terpadu,” ujar Erna dalam sambutannya, Jumat (11/7/2025).

Dalam sambutannya, Erna mengungkapkan dalam bidang perindustrian, revisi UU KEK menjadi penting untuk mengakomodasi dinamika industri modern dan tantangan kawasan-kawasan industri strategis seperti KEK Batang.

Selain fungsi legislasi, Erna juga menyinggung peran Komisi VII dalam siklus anggaran, yang saat ini sedang fokus membahas RAPBN Tahun Anggaran 2026.

“Kami sedang membahas RAPBN 2026, sebagai bagian dari proses mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Erna menggarisbawahi pentingnya KEK Batang sebagai kawasan ekonomi terbesar milik BUMN yang telah diresmikan Presiden RI pada 20 Maret 2025. KEK Batang dirancang sebagai kawasan industri terintegrasi, mencakup sektor manufaktur, logistik, komersial, residensial, hingga pariwisata.

“Kami ingin melihat langsung perkembangan KEK Batang dan menggali masukan dari pengelola terkait berbagai tantangan yang dihadapi, agar dapat menjadi dasar bagi penguatan kebijakan Komisi VII ke depan,” pungkasnya. (we/aha)